8:00 - 17:00

Our Opening Hours Mon. - Fri.

6281315558283

Phone and Whatsapp

Search

Perbedaan Konsultan Hukum, Advokat, Penasihat Hukum dan Kuasa Hukum

konsultan hukum

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terdapat berbagai istilah profesi hukum yang dikenal masyarakat. Seperti konsultan hukum, advokat, kuasa hukum, pengacara, penasihat hukum yang dapat beracara dalam persidangan pengadilan dan menangani segala hal berkaitan dengan hukum. Dahulu aturan mengenai profesi hukum tersebut belum dikodifikasi alias terpisah. Sehingga menimbulkan makna yang berbeda.   Konsultan Hukum Konsultan hukum merupakan orang yang bertindak memberikan nasehat dan/atau melaksanakan tugas non-litigasi. Dalam persidangan di muka pengadilan (litigasi), seorang konsultan hukum tidak dapat mewakili kliennya. Untuk menjadi seorang konsultan hukum tidak memiliki syarat tertentu, asalkan berlatar belakang sarjana hukum dan memiliki pengalaman terspesifik atas...

Continue reading

Tentang Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia

perselisihan hubungan industrial

Suatu perusahaan yang meliputi pengusaha dan seluruh pekerjanya tentu memiliki kepentingan masing-masing. Terutama bertanggung jawab atas kelangsungan tugas, usaha, hingga kesuksesan perusahaan. Dalam perjalanannya tidak dipungkiri terkadang terjadi konflik, misalnya antar pekerja atau buruh dengan pengusaha. Menyoal perselisihan satu ini dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan perselisihan hubungan industrial.   Apa itu Hubungan Industrial? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 angka 16 mengartikan “Hubungan Industrial  adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara...

Continue reading

Sanksi terhadap Perbuatan Kartel di Indonesia

sanksi kartel

Setiap perusahaan memiliki kunci sukses menjalankan usahanya hingga berkembang dan dapat menggaji pegawai. Ada banyak cara untuk memperoleh sukses, mulai dari cara yang sesuai dengan aturan hukum maupun dengan cara-cara yang tidak sesuai hukum. Terhadap  cara-cara yang tidak sesuai hukum sesungguhnya dapat terjadi karena pengetahuan yang terbatas tentang aturan hukum, maupun dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Salah satu yang paling dapat terjadi di Indonesia adalah kartel. Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengkualifikasikan kegiatan kartel merupakan aktivitas persaingan tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelakunya pun juga dikenakan sanksi...

Continue reading

Cyberbullying: Pengertian, Dampak & Kasus Cyberbullying di Indonesia

Cyberbullying

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Jika zaman dulu muncul istilah ‘mulut mu harimau mu’ telah berubah menjadi ‘jarimu harimau mu’. Dari jari-jari mungil inilah orang-orang memposting kata-kata hinaan, ujaran kebencian, vulgar, hoax, dan berita bohong yang merugikan orang lain. Kasus paling sering ditemukan adalah cyber bullying melalui sosial media hingga sang korban mengalami depresi. Cyber bullying ini menjadi fenomena baru, terutama dikalangan anak-anak berusia remaja. Cyber bullying lebih kejam dibandingkan bullying karena meninggalkan jejak digital seperti foto, video, dan tulisan. Dampak cyber bullying juga tergolong dahsyat karena mampu mengguncang psikologis seseorang.   Apa itu Cyber Bullying? Dilihat dari sudut pandang...

Continue reading

Pengertian Hukum Perdata dan Contoh Pasalnya

hukum perdata

Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya istilah hukum perdata dikenal Indonesia dalam bahasa Belanda yakni Burgerlijk Recht. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terdapat beberapa pandangan terkait dengan KUHPerdata ini salah satunya, KUHPerdata dipandang sebagai suatu pedoman saja karena tidak pernah ada terjemahan resmi dari Burgerlijk Recht yang aslinya masih berbahasa Belanda. Tentunya pengertian hukum perdata dan contoh pasalnya sangat beragam dan menarik untuk diulas. Simak penjelasan berikut ini.   Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli Hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah,...

Continue reading

Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama Perusahaan

Force Majeure

Ada pepatah mengatakan ‘tiada hukum tanpa kepastian’, hal inilah yang mengilhami pentingnya hitam diatas putih atau kesepakatan diatas kertas. Berbagai bentuk kesepakatan antara para pihak yakni agreement, memorandum of understanding (MoU), Force majeure, hingga bentuk-bentuk perjanjian lainnya.  Dalam praktiknya, perusahaan satu dan lainnya yang hendak bekerja sama akan membuat perjanjian kerjasama atau kontrak perusahaan. Eksistensi perjanjian kerjasama ini lebih memberikan kepastian hukum bagi kedua belah perusahaan yang mengikatkan diri. Bayangkan saja tanpa adanya perjanjian tertulis, jika ada salah satu pihak melakukan cidera janji (wanprestasi) atau mengalami force majeure akan mengakibatkan kisruh. Nah, pembahasan kali ini DSLA Law Firm akan membahas mengenai...

Continue reading

Peraturan dan Syarat Mendapatkan Pesangon di Indonesia

pesangon

Pengertian Dasar Pesangon adalah sejumlah dana yang diberikan kepada karyawan ketika berakhirnya masa kerja atau pemutusan kerja. Uang tersebut merupakan penghargaan dari pemberi kerja atas masa bakti karyawan maupun penggantian hak. Selain itu, uang ini juga merupakan salah satu kompensasi yang wajib diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Pada umumnya, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan apabila adanya pengunduran diri dari karyawan maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karena apabila kondisi usaha atau bisnis yang tidak menentu, dapat membuat sebuah perusahaan mengambil langkah yang cukup ekstrim. Lalu apa yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pesangon? Ketahui lebih jauh peraturan, jenis dan persyaratan dalam artikel yang satu ini!   Peraturan Pesangon Mengenai...

Continue reading

Kementerian Menargetkan 4 Persen Populasi Masyarakat untuk Berwirausaha

berwirausaha

“Indonesia membutuhkan setidaknya empat juta wirausahawan baru untuk mendorong upaya memperkuat struktur ekonomi, karena rasio wirausaha di Negara ini masih 3,1 persen dari total populasi masyarakat” Kementerian Perindustrian menargetkan empat persen dari total populasi masyarakat Indonesia untuk berwirausaha pada tahun 2030 sejalan dengan target pemerintah untuk mengubah Indonesia menjadi negara maju. “Kami mengejar pertumbuhan wirausaha yang lebih dari sekarang, karena kami mengincar empat persen dari total populasi masyarakat untuk berwirausaha,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka dari Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, di Tangerang Banten, pada hari Selasa.   Baca Juga : OTG Covid-19 Alami Kenaikan di Jakarta   Ia mengingatkan bahwa wirausahawan di Indonesia...

Continue reading

UU Ketenagakerjaan: Sejarah & Perkembangannya di indonesia

undang-undang ketenagakerjaan

UU Ketenagakerjaan UU (Undang-undang) ketenagakerjaan merupakan peraturan yang mengatur berbagai hal terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ketenagakerjaan yang kini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) di mana peraturan ini memuat: Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja; Pelatihan Kerja; Pelayanan penempatan tenaga kerja; Penggunaan tenaga kerja asing; Pembinaan hubungan industrial; Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial; Perlindungan bagi Pekerja, termasuk hak-hak dasarnya; dan Pengawasan ketenagakerjaan.   Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia tak lepas dari sejarah Perbudakan di negeri ini...

Continue reading

OTG COVID-19 Mengalami Kenaikan di Jakarta

OTG COVID-19

OTG COVID-19 adalah salah satu masalah lain yang didahapi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas COVID-19). Dilaporkan bahwa jumlah orang  yang tidak menunjukkan gejala infeksi coronavirus atau orang tanpa gejala (OTG) terus meningkat, mencapai lebih 1.546 hingga saat ini. "Ada 1.546 pembawa tanpa gejala (Orang Tanpa Gejala/OTG),” kata anggota Gugus Tugas COVID-19 Ani Ruspitawati melalui konferensi pers online di Balai Kota, Selasa, 5 Mei. Angka tersebut meningkat selama beberapa hari terakhir. Per hari Minggu, 3 Mei, jumlah silent carrier virus tersebut berjumlah 1.347 orang dan tercatat 1.544 orang pada hari Senin. Diperkirakan jumlah OTG COVID-19 akan terus meningkat.  Menurut Ketua...

Continue reading
WhatsApp chat