8:00 - 17:00

Our Opening Hours Mon. - Fri.

6281315558283

Phone and Whatsapp

Search

Pemberhentian Direksi Perusahaan, Bisakah digugat?

pemberhentian direksi

Direksi perusahaan merupakan suatu posisi dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Direksi perusahaan dibagi kedalam beberapa bagian lain seperti direktur utama, direktur keuangan, direktur sumber daya manusia, direktur pemasaran dll. Dalam aktivitas operasional perusahaan direksi perusahaan juga dapat dilakukan pemberhentian. Berikut ini pembahasan mengenai pemberhentian direksi perusahaan mulai dari prosedur, regulasi yang mengatur dan bisakah keputusan tersebut digugat.   Prosedur Pemberhentian Direksi Perusahaan Pemberhentian direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) . Hal ini tertuang dalam pasal 105 UU No.40 tahun 2007 tentang UU PT. Alasan penghentian umumnya karena pihak yang...

Continue reading

5 Alasan Pelatihan Hukum Penting untuk Perusahaan

pelatihan hukum perusahaan

Dalam hidup bermasyarakat maupun bekerja selalu terkait dengan hukum. Adanya hukum ini untuk mencegah seseorang bertindak kriminal maupun merugikan orang lain. Dalam perusahaan pelatihan hukum berguna untuk menghindari penipuan dan sebagai salah satu solusi penyelesaian sengketa. Untuk mendirikan perusahaan juga perlu badan hukum yang jelas. Beberapa masalah hukum yang terjadi di lingkungan perusahaan bisa berupa wanprestasi, legalitas badan usaha hingga arbitrase maupun sengketa bisnis.   Jenis-Jenis Pelatihan Hukum Jenis-jenis pelatihan hukum dalam korporasi sangatlah beragam. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut : Pelatihan hukum ketenagakerjaan dan hubungan industri merupakan pelatihan yang mencakup ketenagakerjaan dan hubungan industri. Misalnya saja berupa standar upah dan peraturan kerja Pelatihan...

Continue reading

Segala Hal Tentang Izin Usaha Pertambangan Rakyat

izin usaha pertambangan rakyat

Pertambangan adalah termasuk jenis usaha yang menguntungkan. Pertambangan sendiri memiliki beberapa kelompok yang berbeda-beda berdasarkan jenis pengelolanya, salah satunya adalah pertambangan rakyat. Untuk bisa menjalankan usaha seperti pertambangan rakyat tentu diperlukan beberapa prosedur seperti mengurus izin nya terlebih dahulu.   Apa yang Dimaksud Izin Pertambangan Rakyat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah sebuah kuasa pertambangan yang diberikan pemerintah kepada Rakyat setempat agar melakukan sejumlah usaha pertambangan dengan luas wilayah yang terbatas. Ciri utama dari IPR adalah luas wilayah dan investasi yang memiliki batasan tertentu. Pada umumnya orang atau golongan yang berhak mendapatkan IPR adalah penduduk setempat baik itu perorangan atau kelompok masyarakat dan koperasi. Seorang...

Continue reading

Apa Saja yang Termasuk Pencemaran Nama Baik ?

pencemaran nama baik

Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksi tersebut tentu mereka akan ditempatkan pada suatu hal yang harus menyampaikan pendapat mereka baik secara lisan maupun tulisan. Tentu tidak semua pendapat akan sama, beda pendapat antar orang merupakan hal sering terjadi dalam masyarakat. Dalam perbedaan pendapat terkadang seseorang tanpa sengaja melakukan pencemaran nama baik.   Apa yang Dimaksud Pencemaran Nama Baik? Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik melalui lisan atau tulisan. Pencemaran nama baik ini digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu, pencemaran terhadap perorangan, kelompok, agama, orang yang telah meninggal, dan para pejabat. Lalu sebenarnya...

Continue reading

Bagaimana Cara Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Batuan?

Izin Usaha Pertambangan Batuan

Aktivitas pertambangan Di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 jo. 3 Tahun 2020 jo. 11 Tahun 2020. Bahkan perincian pelaksanaan dari undang-undang tersebut diturunkan dalam bentuk PP atau peraturan pemerintah. Tepatnya di PP no 23 tahun 2010 jo 24 Tahun 2012 jo 1 Tahun 2014 jo 1 Tahun 2017 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.    5 Golongan Komoditas Pertambangan dalam PP No 23 tahun 2010 Berdasarkan peraturan pemerintah no 23 tahun 2010 paling tidak mengelompokkan komoditas pertambangan menjadi 5 sebagai berikut:   Mineral Radioaktif  Tambang mineral radioaktif terdiri dari radium, thorium dan uranium.   Mineral Logam  Untuk pertambangan mineral logam terdiri ata pertambangan emas...

Continue reading

Pentingnya Menggandeng Firma Hukum untuk Uji Materi

uji materi

Dalam dunia hukum dikenal istilah uji materi. Uji materi ini penting diajukan ketika seseorang merasa hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh pemberlakuan undang-undang tertentu. Simak pembahasan tentang uji materi berikut ini dan mengapa mesti menggandeng law firm.   Pengertian Uji Materi Dalam teori pengujian atau toetsing, dikenal istilah wet in formele zin dan wet in materiile zin. Wet in formele zin adalah undang-undang dalam arti formal sedangkan wet in materiile zin adalah undang-undang dalam arti materiil. Undang-undang dalam bentuk kedua inilah yang membentuk uji materi.Uji materi adalah proses pengujian atas materi-materi yang bermuatan undang undang (UU) yang sedang berlaku dan berkaitan dengan hak-hak konstitusional...

Continue reading

Mau Daftarkan Merek Dagang? Berikut Tips Agar Merek Diterima

merek dagang

Merek dagang merupakan salah satu intangible assets yang dimiliki oleh perusahaan. Aset ini tergolong sangat penting karena merupakan sebuah bentuk permainan psikologi untuk mengasosiasikan nama dengan sebuah barang. Namun saat daftar merek dagang kepada pihak berwenang terkadang merek dagang tersebut ditolak.    Syarat-Syarat Mendaftarkan Merek Dagang Syarat daftar merek dagang sebenarnya cukup mudah. Merek dagang yang sudah memenuhi syarat didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia atau Dirjen KI. Berikut syarat daftar merek dagang yang harus dipenuhi: Formulir pendaftaran merek dagang. Formulir ini bisa didapatkan secara daring di halaman  Syarat daftar merek dagang selanjutnya adalah Kartu identitas diri pemohon (e-KTP atau paspor) Akta...

Continue reading

Panduan Permohonan Pernyataan Pailit Pada Pengadilan Niaga

Permohonan Pailit

Penyebab kondisi pailit ini sendiri cukup beragam. Mulai dari ketidakmampuan debitur  membayar hutang, kurangnya kepekaan pada kebutuhan konsumen hingga berhenti dalam berinovasi. Jika sudah begini mau tidak mau pengusaha harus menerima kenyataan jika usahanya dinyatakan pailit dan harus berhadapan dengan proses permohonan pailit.   Syarat Permohonan Pailit Permohonan pailit bisa dilakukan jika telah memenuhi beberapa syarat dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun syarat permohonan pailit yang harus dipenuhi tersebut diantaranya: Terdapat debitur (orang/badan yang berhutang) yang memiliki dua bahkan lebih kreditur (orang/badan yang memberikan hutang/dihutangi), dimana minimal 1 diantaranya sudah jatuh tempo dan bisa ditagih, maka terhadap kondisi tersebut dapat dinyatakan...

Continue reading

Step By Step Mendirikan Perusahaan PMA di Indonesia

perusahaan pma

PMA merupakan akronim dari penanaman modal asing yang pendirian perusahaannya telah diatur dengan jelas dalam UU di Indonesia. Jenis perusahaan yang satu ini sudah sejak lama ada di Indonesia. Dalam ulasan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian perusahaan PMA hingga langkah-langkah untuk mendirikan perusahaan jenis ini.   Apa Itu Perusahaan PMA di Indonesia? Perusahaan PMA adalah bentuk dari investasi dengan cara membangun, membeli atau mengakuisisi sebuah perusahaan. Di Indonesia, penanaman modal diatur dengan jelas dalam UU nomor 25 tahun 2007. Dalam UU tersebut dikatakan bahwa penanaman modal adalah aktivitas menanam modal guna melakukan usaha yang bertempat di Indonesia. Penanaman modal bisa dari investor...

Continue reading

Mengapa Kontrak Karya (sekarang Izin Usaha Pertambangan) Penting untuk Perusahaan Tambang?

kontrak karya

Perusahaan tambang di Indonesia sangatlah bermacam-macam. Ada yang full 100% milik pemerintah, swasta, dan sebagian kerjasama dengan kepemilikan sektor asing. Demi menjaga kerjasama agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, pemerintah membuat perjanjian yang disebut kontrak karya atau serang dikenal sebagai izin usaha pertambangan.   Apa itu Kontrak Karya? Seringkali disebut saat membahas perusahaan tambang tahukah anda apa itu kontrak karya sebenarnya? Sebelum kita membahas hal ini, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa sektor tambang merupakan sektor yang sangat krusial.    Baca Juga : Solusi Mendapatkan Izin Pertambangan Bersama DSLA Law Firm   Tambang menjadi sangat penting karena imbal balik dari pengelolaannya cukup menggiurkan. Sayangnya pengelolaan hasil tambang...

Continue reading
WhatsApp chat