Syarat-Syarat Mendaftarkan Merek Dagang

Syarat daftar merek dagang sebenarnya cukup mudah. Merek dagang yang sudah memenuhi syarat didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia atau Dirjen KI. Berikut syarat daftar merek dagang yang harus dipenuhi:

1. Formulir pendaftaran merek dagang. Formulir ini bisa didapatkan secara daring di halaman 
2. Syarat daftar merek dagang selanjutnya adalah Kartu identitas diri pemohon (e-KTP atau paspor)
3. Akta pendirian badan hukum (khusus yang memiliki badan hukum)
4. Syarat daftar merek dagang lainnya adalah Etiket merek dagang 10 lembar
5. Surat Kuasa jika pendaftaran dilakukan oleh orang lain/firma hukum sebagai syarat daftar merek dagang.

Diperlukan ketelitian agar syarat daftar merek dagang tidak ketinggalan. Hal ini sebagai antisipasi agar pendaftaran tidak ditolak oleh Dirjen KI. 

Tips-Tips Agar Merek Dagang Diterima

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU no 20 tahun 2016 bahwasanya merek dagang harus melewati beberapa hal agar bisa dinyatakan lolos. Merek dagang yang telah diterima kemudian akan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah melalui Dirjen KI. 

Pelanggaran atas kekayaan intelektual termasuk Merek Dagang dapat dipidanakan.  Berikut tips-tips agar daftar merek dagang disetujui oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Indonesia:

Menggunakan Bantuan Law Firm

Mengajukan pendaftaran merek dagang tentu dibutuhkan pengetahuan hukum yang agar merek dagang yang diajukan dapat diterima. Menggunakan bantuan Law Firm adalah solusi yang tepat untuk mendapatkan izin merek dagang sesuai yang diinginkan.

Tidak Mengandung Unsur SARA

Indonesia cukup menghargai kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakatnya. Hal inilah yang kemudian membuat UU no 20 tahun 2016 lahir. Dalam UU ini sudah dijelaskan bahwasanya semua unsur merek dagang yang didaftarkan tidak boleh mengandung unsur SARA.

Misalnya saja jika perseorangan hendak mendaftarkan merek dagang kerupuknya menggunakan nama Kerupuk ‘Jawa’. Dipastikan nama tersebut akan ditolak karena mengandung nama Suku. Ditakutkan akan terjadi perpecahan di tengah masyarakat hanya karena nama tersebut.

Bukan Nama yang Sudah Menjadi Milik Umum

Sebagaimana yang telah diatur daftar merek dagang harus memenuhi unsur nama yang orisinil. Ini berarti tidak boleh memakai nama yang sudah lazim dan familiar di tengah masyarakat. 

Misalnya saja jika seseorang hendak memakai nama Melati sebagai nama produk yang dijual. Nama ini termasuk nama yang umum ditemui di tengah masyarakat. Dirjen KI kemungkinan besar akan menolak pengajuan daftar merek tersebut. 

Orisinil

Orisinil yang dimaksud saat melakukan daftar merek dagang adalah tidak memuat unsur-unsur lain yang mungkin telah didaftarkan. Pihak pendaftar harus melakukan cross check terlebih dahulu baik di daftar merek dagang, hak paten, hak cipta, ataupun desain industri.

Baca Juga : Step by Step Mendirikan Perusahaan PT PMA di Indonesia

Merek Dagang Tidak Mengandung Informasi  menyesatkan

Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi kejujuran ditengah masyarakatnya. Ini pula yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Merek Dagang yang diterbitkan. Dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa merek dagang tidak boleh mengandung unsur menyesatkan.  

Ambillah contoh sebuah mereka dagang ‘Kulit Putih Instan’ untuk nama merek dagang handbody. Padahal sebenarnya produk ini tidak bisa langsung menyebabkan kulit menjadi putih secara instan.

Mendaftarkan Merek Bersama DSLA Law Firm

Mendaftarkan merek dagang adalah kewajiban pengusaha. Lewat merek dagang yang terdaftar maka akan terdapat perlindungan hukum didalamnya. Tidak ada lagi plagiasi usaha yang menggunakan nama serupa.Lewat DSLA law firm anda tidak perlu lagi kesulitan mendaftarkan merek dagang yang dimiliki. Keseluruhan tim hukum kami sangat berkompeten untuk meloloskan merek dagang yang hendak didaftarkan.Segera hubungi kami Melalui tautan berikut ini dslalawfirm.com/contact-us/ .

Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli

Hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata adalah pengaturan hak, harta benda dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika. Hukum perdata populer dengan sebutan hukum private sebab mengatur kepentingan perseorangan.

Berikut ini beberapa ahli yang menyumbangkan definisi hukum perdata menurut pandangannya.

1. Prof. Subekti

Menurut Prof. Subekti, hukum perdata merupakan semua hukum private materiil berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan.

2. Prof. Sudikno Mertokusumo

Hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat.

3. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan

Hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dan perseorangan lainnya.

Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

Sejarah hukum perdata di Indonesia berhubungan dengan sejarah hukum perdata Eropa. Terutama Eropa kontinental yang diberlakukan Hukum Perdata Romawi menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Akan tetapi karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah berbeda, membuat orang-orang mencari kepastian dan kesatuan hukum.

Berdasarkan catatan Napoleon pada tahun 1804, telah dihimpun hukum perdata yang dinamakan Code Civil de Francais. Masyarakat Eropa juga mengenalnya dengan sebutan Code Napoleon. Terhitung tahun 1809-1811 dimana Perancis tengah menjajah Belanda.

Seiring dengan itu pula Raja Lodewijk Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Ingeriht Voor het Koninkrijk Hollad. Isinya hampir sama dengan Code Civil de Francais dan Code Napoleon diberlakukan menjadi sumber hukum perdata Belanda.

Usai masa penjajahan berakhir, Belanda akhirnya menerapkan secara tetap Code Napoleon dan Code Civil des Francais sebagai aturan hukum. Barulah tahun 1814, Belanda mengkodifikasi susunan ini menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil).

Dasar kodifikasi hukum Belanda tersebut dibuat Mr.J.M.Kemper dan dikenal sebagai Ontwerp Kemper. Namun, sebelum tugasnya selesai Kemper meninggal dunia pada tahun 1824. Selanjutnya, kodifikasi hukum Belanda diteruskan oleh Nicolai yang ketika itu menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Belanda.

6 Juli 1830, perumusan hukum selesai dengan berhasil membuat BW atau Burgerlijik Wetboe (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda). Serta dibuat WvK atau Wetboek van Koophandle (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Ketika Belanda menjajah Indonesia, secara gamblang menerapkan kedua kitab undang-undang tersebut. Bahkan, KUHPerdata dan KUHDangan hingga kini masih digunakan oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1948 atas dasar asas concordantie (asas politik), Indonesia memberlakukan kedua Kitab Undang-Undang tersebut secara resmi.

Baca Juga : UU Ketenagakerjaan dan Sejarahnya di Indonesia

Sumber-sumber Hukum Perdata

Secara harfiah, sumber hukum perdata terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis (berupa kebiasaan). Khusus sumber hukum perdata tertulis memiliki banyak sumber, diantaranya:

1. Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB). 
2. Burgelik Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas concordantie.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koopandhel (WvK).
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Keberadaan UU ini mencabut berlakunya Buku II KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah, kecuali hipotek. Undang-undang Agraria secara umum mengatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan hukum adat.
5. UUg Nomor 16 Tahun 2019 jo No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda berhubungan dengan tanah.
7. UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
8. UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan.
9. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pembagian Bab Dalam Dalam KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tersusun atas bab-bab sebagai berikut:

Buku I 

Tentang orang, buku ini mengatur hukum mengenai diri seseorang dan hukum kekeluargaan.

Buku II 

Tentang kebendaan, dalam buku ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan dan hukum waris

Buku III

Tentang perikatan, mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara orang perorangan, badan hukum maupun pihak tertentu.

Buku IV

Tentang pembuktian, mengatur alat pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Contoh Pasal Dalam KUHPerdata

Ada beberapa contoh pasal dalam KUHPerdata, yakni sebagai berikut.

Pasal 570

“Hak milik adalah kepemilikan untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum tanpa menggaggu hak orang lain.” 

Baca Juga : Pasal 1320 KUHPerdata, 1266 dan 1267 dalam Aspek Hukum Perdata

Pasal 1320

“Persetujuan diperlukan empat syarat : Sepakat mereka yang mengikatkan diri; Kecakapan dalam membuat ikatan; Suatu hal tertentu dengan sebab yang halal.”

Pasal 1338

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai sebuah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Pembahasan hukum perdata hingga kini tidak ada habisnya. Mulai dari pengertian hukum perdata dan contoh pasalnya sangat berguna menambah wawasan hukum. Terlebih lagi KUHPerdata beserta sumber hukum lainnya menjadi acuan lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara perdata. Semoga ulasan diatas bermanfaat.

Kementerian Perindustrian menargetkan empat persen dari total populasi masyarakat Indonesia untuk berwirausaha pada tahun 2030 sejalan dengan target pemerintah untuk mengubah Indonesia menjadi negara maju.

“Kami mengejar pertumbuhan wirausaha yang lebih dari sekarang, karena kami mengincar empat persen dari total populasi masyarakat untuk berwirausaha,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka dari Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, di Tangerang Banten, pada hari Selasa.

Baca Juga : OTG Covid-19 Alami Kenaikan di Jakarta

Ia mengingatkan bahwa wirausahawan di Indonesia masih berjumlah tiga persen dari total populasi masyarakat, dan mungkin butuh waktu yang lama untuk mencapai target.

Indonesia membutuhkan setidaknya empat juta wirausahawan baru untuk mendorong upaya memperkuat struktur ekonomi, karena rasio wieausaha di Negara ini masih 3,1 persen dari total populasi masyarakat.

Meskipun rasio tersebut telah melampaui standar internasional yaitu dua persen, Indonesia perlu lebih meningkatkan upayanya untuk mengejar ketinggalan dengan negara-negara tetangga, termasuk Singapura dengan tujuh persen, dan Malaysia dengan lima persen.

Dibandingkan dengan total populasi masyarakata lebih dari 260 juta orang di Indonesia, jumlah total pengusaha di negara ini mencapai 8,06 juta orang.

Reporter: Sella Panduarsa Gareta/Aria Ci

Editor: Fardah Assegaf

Sumber: https://en.antaranews.com/news/141694/ministry-targets-four-percent-population-to-take-on-entrepreneurship

Angka tersebut meningkat selama beberapa hari terakhir. Per hari Minggu, 3 Mei, jumlah silent carrier virus tersebut berjumlah 1.347 orang dan tercatat 1.544 orang pada hari Senin. Diperkirakan jumlah OTG COVID-19 akan terus meningkat.  Menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Muhammad Faqih, sekitar 80 persen orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala.

Baca Juga: Airbnb Rumahkan Karyawan Akibat Pandemi Covid-19

“OTG  COVID-19 namun tidak menunjukkan gejala klinis apa pun. Sebelumnya, mereka dikategorikan sebagai ODP, namun sekarang dipisah. OTG adalah orang yang tidak menunjukkan gejala sama sekali dan ODP ada;ah orang dengan gejala yang sangat ringan dapat mengisolasi diri sendiri di rumah,” kata Daeng dalam wawancara khusus dengan majalah Tempo edisi 21 April 2020. Daeng lebih lanjut mengingatkan pentingnya manajemen OTG mengingat orang-orang yang bersentuhan/berinteraksi dengan mereka tidak curiga bahwa mereka terinfeksi coronavirus.

Baca Juga: Jokowi Teken Perppu Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah

Untuk menangani fenomena tanpa gejala COVID-19, masyarakat dapat melakukan gaya hidup bersih dan sehat. Selain menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat,  masyarakat dapat mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta tetap diam di rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus dari OTG ke kelompok rentan. Penanganan lain yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan imunitas setiap orang,  membatasi mobilitas dan memperbanyak pemeriksaan kesehatan di masa pandemi COVID-19.

Negara kaya akan sumber minyak itu melihat pendapatannya anjlok karena dampak pandemi itu telah menurunkan harga energi global. Kerajaan pertama kali memperkenalkan PPN dua tahun lalu sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungannya pada pasar minyak mentah dunia.

Baca Juga: Trump Siap Membuka Kembali Ekonomi Walau Korban COVID-19 Melonjak

Kantor berita negara Arab Saudi mengatakan PPN akan meningkat dari 5% menjadi 15% pada 1 Juli, sementara biaya tunjangan hidup akan ditangguhkan dari 1 Juni. Tunjangan 1.000 riyal ($ 267; 245 euro) per bulan untuk pegawai negeri diperkenalkan pada 2018 untuk membantu mengimbangi peningkatan beban keuangan termasuk PPN dan kenaikan harga bensin.

“Langkah-langkah ini menyakitkan tetapi perlu untuk menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang … dan mengatasi krisis coronavirus yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan kerusakan sekecil mungkin,” kata menteri keuangan Mohammed al-Jadaan dalam pernyataan itu.

Pengumuman itu dikeluarkan setelah pengeluaran negara melampaui pendapatan, mendorong kerajaan ke dalam defisit anggaran $ 9milyar (£ 7,2milyar) dalam tiga bulan pertama tahun ini. Itu karena pendapatan minyak pada periode turun hampir seperempat dari tahun sebelumnya menjadi $ 34bn, menurunkan total pendapatan sebesar 22%.

Baca Juga: Cicilan & Sederet Kredit Ditangguhkan Karena COVID-19 di Indonesia

Pada saat yang sama bank sentral Arab Saudi melihat cadangan devisa jatuh pada bulan Maret pada tingkat tercepat dalam setidaknya dua dekade dan ke level terendah sejak 2011. Langkah-langkah untuk memerangi dampak coronavirus diharapkan memperlambat laju dan skala reformasi ekonomi yang diluncurkan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Tahun lalu Arab Saudi mengangkat rekor $ 25,6 miliar dalam penawaran umum perdana saham di perusahaan minyak raksasa milik negara Aramco di Riyadh. Penjualan saham adalah jantung dari rencana Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk memodernisasi ekonomi dan menghilangkan ketergantungannya pada minyak.

Source: https://www.bbc.com/news/business-52612785

Trump melayangkan proposal mengejutkan saat berkeliling fasilitas pembuatan masker di Phoenix, Arizona – perjalanan lintas negara pertamanya dalam beberapa bulan.

“Saya tidak mengatakan hal tersebut sempurna, dan akankah beberapa orang terpengaruh? Iya. Apakah beberapa orang akan terpengaruh parah? Iya. Tetapi kita harus membuat negara kita terbuka dan kita harus segera membuka, “kata Trump, yang mengenakan kacamata keselamatan tetapi tidak ada topeng selama tur meskipun ada tanda-tanda di pabrik yang mendesak orang-orang untuk menutupi wajah mereka.

Membandingkan pandemi COVID-19 dengan perang, Trump menambahkan, “Orang-orang di negara kita adalah pejuang”. Dalam napas yang hampir sama, Trump mengkonfirmasi bahwa gugus tugas virus korona sedang bersiap-siap untuk bubar. Alih-alih berfokus secara ketat pada pemberantasan dan mengandung virus yang menyebar cepat, Trump mengatakan bahwa gugus tugas akan beralih ke “bentuk yang berbeda” yang berfokus pada “pembukaan kembali.”

“Kami akan memiliki grup yang berbeda, mungkin, dibentuk untuk itu,” katanya lagi.
Sebelum pandemi membuat kehidupan Amerika terhenti, upaya Trump untuk terpilih kembali sebagian besar didasarkan pada kondisi ekonomi yang kuat. Kesibukannya untuk membuka kembali negara itu mengisyaratkan dia ingin kembali ke pesan itu.

Baca Juga: Tak Memakai Masker Selama PSBB, Warga Jakarta Didenda Rp 250.000

Wakil Presiden Mike Pence mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada hari sebelumnya bahwa tujuannya adalah untuk membubarkan gugus tugas COVID-19 Trump sepenuhnya oleh Memorial Day. “Pembicaraan sedang dilakukan tentang meredam pekerjaan,” kata Pence, yang memimpin gugus tugas.

Anthony Fauci, pakar penyakit menular top negara dan anggota satuan tugas senior, tampaknya belum terlibat dalam percakapan itu. Menjelang pengumuman Pence, Fauci mengatakan kepada CBS News bahwa desas-desus tentang penutupan gugus tugas adalah “tidak benar.”

“Saya sudah berada di setiap pertemuan satuan tugas, dan bukan itu yang mereka lakukan,” kata Fauci kepada media.

Fauci, yang secara konsisten memperingatkan agar tidak terburu-buru membuka kembali ekonomi A.S., tidak membalas banyak permintaan pada hari Selasa. Ditanya apakah Fauci setuju dengan keputusan untuk menutup toko, juru bicara Pence Katie Miller mengatakan kepada Daily News, “Pergi tanyakan padanya.”

Dorongan agresif Trump untuk membuka kembali ekonomi terjadi ketika angka kematian virus korona AS mendekati 71.000, dengan jumlah yang tragis semakin tinggi setiap jam. Model baru dari University of Washington, sementara itu, menyarankan bahwa penghitungan kematian bisa melonjak menjadi 134.000 pada akhir bulan ini, ketika negara-negara mulai bertindak atas perintah Trump untuk melonggarkan pembatasan jarak sosial.

Baca Juga: Airbnb Rumahkan Karyawan Akibat Pandemi COVID-19

Proyeksi internal dari Badan Manajemen Darurat Federal Trump yang muncul Senin menawarkan penilaian yang sama, memperkirakan bahwa angka kematian harian A.S. bisa melonjak menjadi 3.000 pada awal Juni, dibandingkan dengan level saat ini sekitar 1.750.

Trump, yang pemerintahannya secara keliru memproyeksikan bulan lalu bahwa hanya 60.000 orang Amerika akan mati karena virus itu, mengatakan dalam sambutannya di fasilitas pembuatan topeng bahwa ia berduka “setiap nyawa hilang.”

“Kami berdoa untuk setiap korban,” katanya. “Kami memikul beban ini bersama.”

Keputusan Trump untuk terus maju dengan membuka kembali ekonomi bahkan ketika pandemi muncul di suatu tempat hampir berakhir mengingatkan beberapa pidato “misi selesai” Presiden George W. Bush yang terkenal di awal Perang Irak.

“Apakah Anda mengatakan misi selesai?” seorang reporter bertanya setelah Trump memberi pemberitahuan bahwa gugus tugasnya sudah selesai.
“Tidak, tidak, tidak sama sekali,” protes Trump. “Misi selesai adalah ketika sudah selesai.”

“Kita secara kolektif hidup melalui krisis paling mengerikan dalam hidup kita, dan ketika mulai terungkap, perjalanan global terhenti,” tulis CEO Airbnb Brian Chesky kepada para karyawan.

Baca Juga: Hak Cuti Karyawan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

Chesky juga mencatat bahwa pendapatan perusahaan tahun 2020 diperkirakan akan kurang dari setengah dari total tahun sebelumnya. Dia juga mengatakan terima kasih atas upaya dan kontribusi karyawannya selama ini.

“Saya memiliki perasaan cinta yang mendalam untuk Anda semua,” tulis Chesky. “Aku benar-benar minta maaf. Tolong tahu ini bukan salahmu. Kata itu tidak akan pernah berhenti mencari kualitas dan bakat yang Anda bawa ke Airbnb. “

Intinya yang mengecilkan hati perusahaan ini dilaporkan menghalangi pemutaran perdana Wall Street 2020. Airbnb juga telah berjuang untuk membuat pelanggan yang tidak puas dapat menerima pengembalian uang, sambil mendukung banyak tuan rumah, banyak dari mereka yang berjuang dengan menyulitkan pembayaran hipotek dari pembatalan karena COVID-19.

Perusahaan ini telah menjadi kreatif dalam memasarkan versi virtual Airbnb Online Experiences, yang menampilkan pembawa acara dari puluhan negara memimpin beberapa kegiatan unik dan nyeleneh. 

Dari Britania Raya, sebuah singalong virtual dengan drag queens berharga $ 11. Di Portugal, seorang pemandu dapat menjelaskan seni meditasi mandi hutan hanya dengan $ 9, dan seorang petani Selandia Baru akan dengan senang hati memperkenalkan Anda kepada domba wol di pertaniannya dengan harga murah $ 13.

Tumbangnya perekonomian akibat Covid-19 memang bukan isapan jempol. Dilansir dari Detik Finance, Asian Development Bank (ADB) memperkirakan dunia akan mengalami kerugian mencapai US$ 5,8 triliun dan US$ 8,8 triliun akibat dari pandemi Covid-19. Stimulus fiskal dan kebijakan pemerintah masing-masing negara diharapkan bisa membantu sektor ekonomi yang dibayangi resesi global.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Perppu tunda Pilkada 2020 tersebut pada hari Senin, dan memerintahkan untuk menunda semua persiapan pemilihan yang sedang berlangsung dalam hal bencana alam dan non-alam, di antara penyebab-penyebab lainnya, yang mempengaruhi daerah yang dijadwalkan untuk menyelenggarakan Pilkada.

Pemungutan suara pada awalnya dijadwalkan pada 23 September. Namun, setelah terjadinya Covid-19, pemerintah memutuskan tunda Pilkada hingga Desember 2020. 

“Pemungutan suara serentak ditunda hingga Desember 2020,” sebagaimana ditetapkan dalam Perppu tersebut.

Baca Juga: Cicilan & Sederet Kredit Ditangguhkan Karena COVID-19

Menurut peraturan tersebut, pemilihan dapat diundur kembali apabila situasi tidak memungkinkan bagi komite pelaksana pemilihan untuk melaksanakannya pada bulan Desember. Tanggal pemilihan yang baru akan ditentukan kemudian, dengan persetujuan dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Perppu akan berfungsi sebagai payung hukum untuk penjadwalan ulang Pilkada,” kata juru bicara Kementerian Dalam negeri Bahtiar dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

Pemerintah, DPR, dan KPU sepakat pada akhir Maret untuk menunda Pilkada serentak, dan memilih untuk memindahkan sisa anggaran sekitar Rp 9 triliun (550 USD) untuk langkah-langkah pertolongan COVID-19. Per hari Selasa, Indonesia mencatat 16.006 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi, dengan 1.043 meninggal dunia dan 3.518 sembuh.

Oleh: Moch. Fiqih Prawira Adjie

Sumber: https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/06/jokowi-issues-perppu-to-postpone-2020-regional-elections-amid-outbreak.html

24 March 2020 13:28

Sources: https://www.cnbcindonesia.com/market/20200324131204-17-147248/cicilan-sederet-kredit-ditangguhkan-jokowi-ini-aturannya

Cicilan tetap berjalan ketika dampak wabah virus Corona meluas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyediakan berbagai fasilitas untuk sejumlah sektor bisnis dan masyarakat yang terkena dampak wabah virus Corona (Covid-19).

Kemudahan cicilan ini diberikan oleh Kepala Negara setelah mendengar berbagai keluhan dari pelaku usaha, mulai dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga tukang ojek dan pengemudi taksi. Sebelumnya, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memberikan konsesi kepada debitur perbankan.

“Keluhan yang saya dengar dari tukang ojek, pengemudi taksi, yang berjasa dengan sepeda motor atau mobil atau nelayan yang berhutang,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 3/24/2020)).

Untuk pengemudi sepeda motor, pengemudi taksi, dan nelayan yang saat ini memiliki angsuran kredit, kata Jokowi, diputuskan bahwa pembayaran bunga atau cicilan akan diberikan kelonggaran untuk 1 tahun ke depan.

“Katakan pada mereka untuk tidak khawatir karena pembayaran bunga atau cicilan diberikan kelonggaran selama 1 tahun,” kata Jokowi.

UMKM
Khusus untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Jokowi mengatakan bahwa OJK telah memberikan relaksasi kredit untuk pinjaman di bawah Rp10 miliar.

“Baik pinjaman bank dan industri keuangan non-bank, keterlambatan angsuran hingga satu tahun dan bunga berkurang,” kata Jokowi.

Dalam waktu dekat, implementasi bantuan sosial tambahan dalam Kartu Makanan Dasar enam bulan untuk 200.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga akan diluncurkan. Tidak terkecuali, dengan penerapan Kartu Pra-Kerja.

“Berdasarkan komunikasi terakhir saya dengan Duta Besar Jepang di Jakarta, kami menerima informasi bahwa tiga dari 78 anggota kru asal Indonesia telah dinyatakan terkonfirmasi (untuk COVID-19),” kata Retno kepada jurnalis di Jakarta, Selasa lalu.

Baca Juga : Karena Virus Corona Polisi Memburu Penimbus Masker

Retno menambahkan bahwa dua dari orang-orang yang ditemukan mengidap penyakit tersebut telah dibawa ke rumah sakit di Chiba, Jepang. Orang ketiga masih menunggu untuk dibawa ke rumah sakit hingga Selasa sore.

Tim dari kedutaan Indonesia di Tokyo telah berangkat ke Chiba untuk memastikan warga negara Indonesia menerima perawatan yang baik dari otoritas Jepang, kata Retno.

“Kita juga telah mengontak keluarga mereka,” lanjutnya.

The Diamond Princess, yang membawa 3,711 orang telah dikarantina dari Yokohama sejak minggu lalu setelah seorang penumpang yang turun di Hong Kong bulan lalu ditemukan mengidap Coronavirus. Di antara orang-orang yang berlayar, terdapat 78 orang WNI yang menjadi bagian dari kru kapal.

Pada Selasa lalu, Jepang mengkonfirmasi bahwa 446 orang telah dites dan dinyatakan positif COVID-19, kata Retno.

Source : The Jakarta Post