Panduan Permohonan Pernyataan Pailit Pada Pengadilan Niaga

in Article, Corporate and commercial, Energy and Natural Resources, Environmental Law

Penyebab kondisi pailit ini sendiri cukup beragam. Mulai dari ketidakmampuan debitur membayar hutang, kurangnya kepekaan pada kebutuhan konsumen hingga berhenti dalam berinovasi. Jika sudah begini mau tidak mau pengusaha harus menerima kenyataan jika usahanya dinyatakan pailit dan harus berhadapan dengan proses permohonan pailit. Syarat Permohonan Pailit Permohonan pailit bisa dilakukan jika telah memenuhi beberapa syarat dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun syarat permohonan pailit yang harus dipenuhi tersebut diantaranya: Terdapat debitur (orang/badan yang berhutang) yang memiliki dua bahkan lebih kreditur (orang/badan yang memberikan hutang/dihutangi), dimana minimal 1 diantaranya sudah jatuh tempo dan bisa ditagih, maka terhadap kondisi tersebut dapat dinyatakan...

13 Mei

0 Comments

Sticky

Tata Cara Mengurus SKUP Migas

Posted by Admin DSLA

in Energy and Natural Resources, Environmental Law

Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia memiliki peran yang cukup penting karena menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Industri migas sendiri memiliki kegiatan usaha hilir yang bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. Apa itu SKUP Migas? Bagaimana prosedur membuatnya? Apakah hal yang harus dimiliki para pengusaha jasa konstruksi atau non konstruksi dalam melakukan kegiatan industri migas? Temukan informasi mengenai SKUP Migas yang Anda harus ketahui dalam artikel dibawah ini. Pengertian SKUP Migas SKUP Migas (Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas) adalah sebuah surat pernyataan tentang kemampuan sebuah badan usaha dalam melakukan kegiatan di sektor migas baik itu merupakan jasa...

21 April

0 Comments

Sticky

Kerusakan Hutan di Indonesia dan Tinjauan Hukumnya

Posted by Admin DSLA

in Article, Environmental Law

Indonesia kaya akan hutan yang menyimpan berbagai macam flora dan fauna. Menurut WWF Indonesia, keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 12 persen spesies mamalia dunia, 7,3 persen spesies reptil dan amfibi, serta 17 persen spesies burung dari seluruh dunia. Spesies tersebut belum termasuk spesies yang belum ditemukan. Bahkan Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Sayangnya, hutan Indonesia tidak selalu berkembang dalam keadaan baik. Kerusakan hutan menjadi isu yang selalu muncul setiap tahun. Tinjauan Dasar Hukum Tentang Kerusakan Hutan di Indonesia Hukum berkaitan langsung untuk menjerat pelaku perusakan hutan di Indonesia adalah UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan...

24 Maret

0 Comments

Sticky

4 Dokumen AMDAL yang Wajib Diketahui

Posted by Admin DSLA

in Article, Environmental Law

AMDAL adalah suatu dokumen lingkungan yang cukup populer pada saat ini, terutama terkait pengaturan RUU (Omnibus Law) Cipta Kerja yang menganulir peran AMDAL dalam persyaratan perizinan. Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu apakah AMDAL tersebut. AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang merupakan suatu DOKUMEN KAJIAN STUDI KELAYAKAN untuk memastikan dampak lingkungan dari suatu tahapan pengembangan proyek sebagai bahan pertimbangan untuk pembuat keputusan dalam penerbitan suatu Izin Usaha. Dokumen lingkungan dalam tataran pelaku usaha sesungguhnya ada dua yaitu Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan AMDAL. Kedua bentuk dokumen lingkungan tersebut sejak tahun 2009 melalui Undang-Undang...

23 Maret

0 Comments

Sticky

Hukum Lingkungan dan Penegakannya di Indonesia

Posted by Admin DSLA

in Article, Energy and Natural Resources, Environmental Law

Pengertian Hukum Lingkungan Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia baik sesama manusia dan dengan lingkungan akan memberikan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dirancang sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Hukum lingkungan mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut. Daud Silalahi sebagai founder dari Firma ini merupakan tokoh hukum lingkungan Indonesia yang menyadari pentingnya 3 pilar hukum lingkungan untuk dijaga yaitu pilar ekonomi, lingkungan hidup dan sosial-masyarakat, dimana kolaborasi yang ideal diantara ketiganya melahirkan konsep Pembangunan Berkelanjutan –...

01 Desember

0 Comments

Sticky

Environmental Law Policy in dealing with Global Crisis An Indonesia Perspective

Posted by Admin DSLA

in Article, Environmental Law, Paper

A paper by Kristianto P.H. Silalahi Abstract Environmental Law Policy has play important role in every countries. Today, most of human activities must consider the environmental aspect. However, Environmental Policy also brings pros and cons relating to its environmental law. For example : The increase of demand regarding natural resources as a result of population growth was seeing as an opportunity for some industry to gain profit like energy sector. On the other hand, some environmentalist wants better policy to control the use of energy especially the unrenewable ones. Energy demand is projected to grow at least 50 per cent by 2030. This assumes...