8:00 - 17:00

Jam Buka Kami Sen. - Jum.

+62 21 - 57945411

Nomor Telepon dan Fax

Search

Tentang Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia

perselisihan hubungan industrial

Suatu perusahaan yang meliputi pengusaha dan seluruh pekerjanya tentu memiliki kepentingan masing-masing. Terutama bertanggung jawab atas kelangsungan tugas, usaha, hingga kesuksesan perusahaan. Dalam perjalanannya tidak dipungkiri terkadang terjadi konflik, misalnya antar pekerja atau buruh dengan pengusaha. Menyoal perselisihan satu ini dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan perselisihan hubungan industrial.   Apa itu Hubungan Industrial? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 angka 16 mengartikan “Hubungan Industrial  adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara...

Continue reading

Sanksi terhadap Perbuatan Kartel di Indonesia

sanksi kartel

Setiap perusahaan memiliki kunci sukses menjalankan usahanya hingga berkembang dan dapat menggaji pegawai. Ada banyak cara untuk memperoleh sukses, mulai dari cara yang sesuai dengan aturan hukum maupun dengan cara-cara yang tidak sesuai hukum. Terhadap  cara-cara yang tidak sesuai hukum sesungguhnya dapat terjadi karena pengetahuan yang terbatas tentang aturan hukum, maupun dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Salah satu yang paling dapat terjadi di Indonesia adalah kartel. Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengkualifikasikan kegiatan kartel merupakan aktivitas persaingan tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelakunya pun juga dikenakan sanksi...

Continue reading

Cyberbullying: Pengertian, Dampak & Kasus Cyberbullying di Indonesia

Cyberbullying

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Jika zaman dulu muncul istilah ‘mulut mu harimau mu’ telah berubah menjadi ‘jarimu harimau mu’. Dari jari-jari mungil inilah orang-orang memposting kata-kata hinaan, ujaran kebencian, vulgar, hoax, dan berita bohong yang merugikan orang lain. Kasus paling sering ditemukan adalah cyber bullying melalui sosial media hingga sang korban mengalami depresi. Cyber bullying ini menjadi fenomena baru, terutama dikalangan anak-anak berusia remaja. Cyber bullying lebih kejam dibandingkan bullying karena meninggalkan jejak digital seperti foto, video, dan tulisan. Dampak cyber bullying juga tergolong dahsyat karena mampu mengguncang psikologis seseorang.   Apa itu Cyber Bullying? Dilihat dari sudut pandang...

Continue reading

Kementerian Menargetkan 4 Persen Populasi Masyarakat untuk Berwirausaha

berwirausaha

“Indonesia membutuhkan setidaknya empat juta wirausahawan baru untuk mendorong upaya memperkuat struktur ekonomi, karena rasio wirausaha di Negara ini masih 3,1 persen dari total populasi masyarakat” Kementerian Perindustrian menargetkan empat persen dari total populasi masyarakat Indonesia untuk berwirausaha pada tahun 2030 sejalan dengan target pemerintah untuk mengubah Indonesia menjadi negara maju. “Kami mengejar pertumbuhan wirausaha yang lebih dari sekarang, karena kami mengincar empat persen dari total populasi masyarakat untuk berwirausaha,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka dari Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, di Tangerang Banten, pada hari Selasa.   Baca Juga : OTG Covid-19 Alami Kenaikan di Jakarta   Ia mengingatkan bahwa wirausahawan di Indonesia...

Continue reading

UU Ketenagakerjaan: Sejarah & Perkembangannya di indonesia

undang-undang ketenagakerjaan

UU Ketenagakerjaan UU (Undang-undang) ketenagakerjaan merupakan peraturan yang mengatur berbagai hal terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ketenagakerjaan yang kini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) di mana peraturan ini memuat: Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja; Pelatihan Kerja; Pelayanan penempatan tenaga kerja; Penggunaan tenaga kerja asing; Pembinaan hubungan industrial; Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial; Perlindungan bagi Pekerja, termasuk hak-hak dasarnya; dan Pengawasan ketenagakerjaan.   Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia tak lepas dari sejarah Perbudakan di negeri ini...

Continue reading

Penjelasan Pasal 1320 KUHPerdata, 1266 dan 1267 dalam Aspek Hukum Perdata

pasal 1230 kuhperdata

Dalam setiap kegiatan yang bersifat kesepakatan, tentunya ada perjanjian yang telah dibuat. Baik itu dalam berbisnis, maupun dalam perihal tertentu atau khusus. Pasal 1320, 1266 dan 1267 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang syarat sah suatu perjanjian dan pengesampingan pasal dalam terjadinya wanprestasi. Simak penjelasan singkatnya dalam artikel yang satu ini!   Pasal 1320 KUHPerdata Dalam penjelasan Pasal 1230 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat ditemukan syarat sah nya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui sebagai berikut: Empat syarat sah nya suatu perjanjian meliputi: Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak Kecakapan dalam membuat suatu perikatan Suatu pokok persoalan tertentu Suatu sebab yang...

Continue reading

PKWTT dan PKWT: Pengertian dan Perbedaannya

pkwtt

PKWTT dan PKWT adalah jenis kontrak kerja karyawan dan perusahaan. Pada umumnya kontrak kerja karyawan di Indonesia cukup beragam, baik itu dibuat secara lisan/tulisan antara karyawan dan pemberi kerja, dalam waktu tertentu maupun tidak tertentu. Dalam pembuatan kontrak kerja karyawan juga pasti dicantumkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa perjanjian kerja adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh kedua belah pihak, baik itu pekerja maupun perusahaan yang memberikan lapangan kerja. Bagaimana cara membedakan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)? Simak penjelasannya dalam artikel yang satu...

Continue reading

Jangan Asal Sembarangan! Cek Resiko Melakukan Konsiliasi

konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik. Konflik sendiri adalah  hal yang sudah tidak asing lagi dalam suatu perusahaan. Antara pengusaha, serikat pekerja ataupun keduanya dapat mengalami suatu konflik yang didasari suatu kepentingan. Seperti contoh dalam hal pemutusan kerja atau hal lain yang didasari oleh kepentingan masing-masing pihak yang berselisih atau bersengketa. Apa itu konsiliasi? Adakah dasar hukum mengenai cara ini? Resiko apa yang akan Anda dapatkan apabila menggunakan cara penyelesaian sengketa? Temukan jawabannya dalam artikel yang satu ini!   Pengertian Konsiliasi Konsiliasi adalah salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja maupun perselisihan yang dikarenakan...

Continue reading

Peran BPSK dalam Perlindungan Konsumen

BPSK

Apa itu BPSK ? BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah lembaga yang diperuntukan untuk membantu para konsumen maupun pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa. Apabila Anda melakukan transaksi jual beli tentunya ada beberapa hal yang dapat terjadi diluar kendali.  Sebagai contoh, apa yang anda dapat lakukan apabila sebagai konsumen Anda tidak mendapatkan hak dari barang atau produk yang dibeli? Artikel ini akan membahas tentang bagaimana kedudukan lembaga BPSK dalam perlindungan konsumen serta apa saja dasar hukum yang melatarbelakanginya.   Latar Belakang Pendirian BPSK merupakan lembaga non-struktural yang berada di seluruh wilayah kota maupun kabupaten, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha...

Continue reading

Mengenal Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)

UUPT

UUPT merupakan sanksi yang didapat perusahaan karena adanya pelanggaran terhadap suatu peraturan atau perjanjian. Suatu badan hukum seperti perseroan terbatas juga dapat dikenakan sanksi apabila adanya tindak perbuatan melawan hukum.  Apa itu perseroan terbatas? Apa sanksi yang dapat dikenakan apabila adanya pelanggaran terhadap UUPT oleh PT (Perseroan Terbatas)? Artikel dibawah ini akan membahas secara singkat tentang UUPT, dasar hukum UUPT dan bagaimana sanksi atas pelanggaran UUPT.    Pengertian Perseroan Terbatas Perseroan terbatas adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum dan di sah kan oleh Undang-Undang. Sebuah perseroan terbatas berbadan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar terhindar dari sanksi hukum yang juga...

Continue reading
WhatsApp chat