15 Desember

Sticky

Segala Hal Tentang Izin Usaha Pertambangan Rakyat

Pertambangan adalah termasuk jenis usaha yang menguntungkan. Pertambangan sendiri memiliki beberapa kelompok yang berbeda-beda berdasarkan jenis pengelolanya, salah satunya adalah pertambangan rakyat. Untuk bisa menjalankan usaha seperti pertambangan rakyat tentu diperlukan beberapa prosedur seperti mengurus izin nya terlebih dahulu. Apa yang Dimaksud Izin Pertambangan Rakyat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah sebuah kuasa pertambangan yang diberikan pemerintah kepada Rakyat setempat agar melakukan sejumlah usaha pertambangan dengan luas wilayah yang terbatas. Ciri utama dari IPR adalah luas wilayah dan investasi yang memiliki batasan tertentu. Pada umumnya orang atau golongan yang berhak mendapatkan IPR adalah penduduk setempat baik itu perorangan atau kelompok masyarakat dan koperasi. Seorang...

09 Desember

0 Comments

Sticky

Bagaimana Cara Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Batuan?

Posted by Admin DSLA

in Energy and Natural Resources

Aktivitas pertambangan Di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 jo. 3 Tahun 2020 jo. 11 Tahun 2020. Bahkan perincian pelaksanaan dari undang-undang tersebut diturunkan dalam bentuk PP atau peraturan pemerintah. Tepatnya di PP no 23 tahun 2010 jo 24 Tahun 2012 jo 1 Tahun 2014 jo 1 Tahun 2017 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. 5 Golongan Komoditas Pertambangan dalam PP No 23 tahun 2010 Berdasarkan peraturan pemerintah no 23 tahun 2010 paling tidak mengelompokkan komoditas pertambangan menjadi 5 sebagai berikut: Mineral Radioaktif Tambang mineral radioaktif terdiri dari radium, thorium dan uranium. Mineral Logam Untuk pertambangan mineral logam terdiri ata pertambangan emas...

13 November

0 Comments

Sticky

Panduan Permohonan Pernyataan Pailit Pada Pengadilan Niaga

Posted by Admin DSLA

in Article, Corporate and commercial, Energy and Natural Resources, Environmental Law

Penyebab kondisi pailit ini sendiri cukup beragam. Mulai dari ketidakmampuan debitur membayar hutang, kurangnya kepekaan pada kebutuhan konsumen hingga berhenti dalam berinovasi. Jika sudah begini mau tidak mau pengusaha harus menerima kenyataan jika usahanya dinyatakan pailit dan harus berhadapan dengan proses permohonan pailit. Syarat Permohonan Pailit Permohonan pailit bisa dilakukan jika telah memenuhi beberapa syarat dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun syarat permohonan pailit yang harus dipenuhi tersebut diantaranya: Terdapat debitur (orang/badan yang berhutang) yang memiliki dua bahkan lebih kreditur (orang/badan yang memberikan hutang/dihutangi), dimana minimal 1 diantaranya sudah jatuh tempo dan bisa ditagih, maka terhadap kondisi tersebut dapat dinyatakan...

27 Oktober

0 Comments

Sticky

Mengapa Kontrak Karya (sekarang Izin Usaha Pertambangan) Penting untuk Perusahaan Tambang?

Posted by Admin DSLA

in Energy and Natural Resources

Perusahaan tambang di Indonesia sangatlah bermacam-macam. Ada yang full 100% milik pemerintah, swasta, dan sebagian kerjasama dengan kepemilikan sektor asing. Demi menjaga kerjasama agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, pemerintah membuat perjanjian yang disebut kontrak karya atau serang dikenal sebagai izin usaha pertambangan. Apa itu Kontrak Karya? Seringkali disebut saat membahas perusahaan tambang tahukah anda apa itu kontrak karya sebenarnya? Sebelum kita membahas hal ini, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa sektor tambang merupakan sektor yang sangat krusial. Baca Juga : Solusi Mendapatkan Izin Pertambangan Bersama DSLA Law Firm Tambang menjadi sangat penting karena imbal balik dari pengelolaannya cukup menggiurkan. Sayangnya pengelolaan hasil tambang...

27 Agustus

1 Comment

Sticky

UU Minerba dan Pengaruh Terhadap Pertambangan Indonesia

Posted by Admin DSLA

in Energy and Natural Resources

Pertambangan minyak dan batu bara menjadi salah satu hal krusial yang menopang perekonomian negara. Oleh karenanya sangat penting menciptakan peraturan perundang-undangan yang berbobot dan berdasarkan keadilan. Sehingga hukum tercipta sama rata dan tidak memihak kepada suatu golongan tertentu. Seyogyanya UU Minerba di Indonesia memuat hal-hal komplit perihal hukum pertambangan hingga sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Apa itu UU Minerba? Undang-undang Minerba adalah alat untuk mengatur pertambangan mineral dan batubara dari hulu ke hilir dan berbagai perizinannya. Dengan tujuan supaya negara memperoleh keuntungan yang besar dari hasil pertambangan dan dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Sanksi Pelanggaran UU Minerba Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Nomor 3 Tahun...

22 Juli

0 Comments

Sticky

Tentang Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia

Posted by Admin DSLA

in Article, Energy and Natural Resources

Suatu perusahaan yang meliputi pengusaha dan seluruh pekerjanya tentu memiliki kepentingan masing-masing. Terutama bertanggung jawab atas kelangsungan tugas, usaha, hingga kesuksesan perusahaan. Dalam perjalanannya tidak dipungkiri terkadang terjadi konflik, misalnya antar pekerja atau buruh dengan pengusaha. Menyoal perselisihan satu ini dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan perselisihan hubungan industrial. Apa itu Hubungan Industrial? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 angka 16 mengartikan “Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara...

13 Mei

0 Comments

Sticky

Tata Cara Mengurus SKUP Migas

Posted by Admin DSLA

in Energy and Natural Resources, Environmental Law

Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia memiliki peran yang cukup penting karena menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Industri migas sendiri memiliki kegiatan usaha hilir yang bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. Apa itu SKUP Migas? Bagaimana prosedur membuatnya? Apakah hal yang harus dimiliki para pengusaha jasa konstruksi atau non konstruksi dalam melakukan kegiatan industri migas? Temukan informasi mengenai SKUP Migas yang Anda harus ketahui dalam artikel dibawah ini. Pengertian SKUP Migas SKUP Migas (Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas) adalah sebuah surat pernyataan tentang kemampuan sebuah badan usaha dalam melakukan kegiatan di sektor migas baik itu merupakan jasa...

23 Maret

0 Comments

Sticky

Hukum Lingkungan dan Penegakannya di Indonesia

Posted by Admin DSLA

in Article, Energy and Natural Resources, Environmental Law

Pengertian Hukum Lingkungan Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia baik sesama manusia dan dengan lingkungan akan memberikan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dirancang sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Hukum lingkungan mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut. Daud Silalahi sebagai founder dari Firma ini merupakan tokoh hukum lingkungan Indonesia yang menyadari pentingnya 3 pilar hukum lingkungan untuk dijaga yaitu pilar ekonomi, lingkungan hidup dan sosial-masyarakat, dimana kolaborasi yang ideal diantara ketiganya melahirkan konsep Pembangunan Berkelanjutan –...

09 Maret

0 Comments

Sticky

Peran Pendidikan Tinggi dalam Mendorong Aksi Iklim di Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (“MENA”)

Posted by Admin DSLA

in Article, Energy and Natural Resources

peran pendidikan tinggi di Timur Tengah dan Afrika Utara

Ketika para sarjana hukum internasional terkemuka mengadakan pertemuan di Settat, Maroko untuk konferensi Cendekiawan Hukum Lingkungan Timur Tengah dan Afrika Utara 2019, yang diselenggarakan oleh College of Law, Hassan the First University, Settat, Maroko, pada bulan Desember 2019, mereka menentukan bagaimana hukum sekolah dan universitas di wilayah MENA dapat mendorong aksi iklim melalui pengajaran inovatif. Konferensi tersebut, disponsori oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”), dan diselenggarakan oleh College of Law, Hassan First University, Settat, Maroko, diselenggarakan dalam kemitraan strategis dengan College of Law, Hamad Bin Khalifa University (“HBKU”), Doha, Qatar; Laboratorium untuk Penelitian tentang Transisi Demokratis Komparatif, Maroko; dan LexisNexis Timur...

27 Februari

0 Comments

Sticky

Perizinan Migas: Regulasi & Prosedurnya di Indonesia

Posted by Admin DSLA

in Article, Energy and Natural Resources

Sekilas Mengenai Perizinan dan Migas Perizinan adalah suatu proses pemberian legalitas secara administrasi yang digunakan sebagai dasar kegiatan usaha, dalam hal ini pada sektor Minyak dan Gas Bumi. (Migas). Peran Migas di Indonesia cukup penting karena menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Nasional sejak awal kemerdekaan. Industri migas sendiri memiliki kegiatan usaha hilir yang bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. Apa saja hal yang perlu dilakukan dalam melakukan suatu proses perizinan? Simak dalam artikel berikut ini! Regulasi Perizinan Migas Pada tanggal 11 Desember 2018 yang lalu Menteri ESDM Ignasius Jonan menetapkan perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang...