8:00 - 17:00

Jam Buka Kami Sen. - Jum.

+62 21 - 57945411

Nomor Telepon dan Fax

Search

Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama Perusahaan

Force Majeure

Ada pepatah mengatakan ‘tiada hukum tanpa kepastian’, hal inilah yang mengilhami pentingnya hitam diatas putih atau kesepakatan diatas kertas. Berbagai bentuk kesepakatan antara para pihak yakni agreement, memorandum of understanding (MoU), Force majeure, hingga bentuk-bentuk perjanjian lainnya.  Dalam praktiknya, perusahaan satu dan lainnya yang hendak bekerja sama akan membuat perjanjian kerjasama atau kontrak perusahaan. Eksistensi perjanjian kerjasama ini lebih memberikan kepastian hukum bagi kedua belah perusahaan yang mengikatkan diri. Bayangkan saja tanpa adanya perjanjian tertulis, jika ada salah satu pihak melakukan cidera janji (wanprestasi) atau mengalami force majeure akan mengakibatkan kisruh. Nah, pembahasan kali ini DSLA Law Firm akan membahas mengenai...

Continue reading

Peraturan dan Syarat Mendapatkan Pesangon di Indonesia

pesangon

Pengertian Dasar Pesangon adalah sejumlah dana yang diberikan kepada karyawan ketika berakhirnya masa kerja atau pemutusan kerja. Uang tersebut merupakan penghargaan dari pemberi kerja atas masa bakti karyawan maupun penggantian hak. Selain itu, uang ini juga merupakan salah satu kompensasi yang wajib diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Pada umumnya, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan apabila adanya pengunduran diri dari karyawan maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karena apabila kondisi usaha atau bisnis yang tidak menentu, dapat membuat sebuah perusahaan mengambil langkah yang cukup ekstrim. Lalu apa yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pesangon? Ketahui lebih jauh peraturan, jenis dan persyaratan dalam artikel yang satu ini!   Peraturan Pesangon Mengenai...

Continue reading

Kementerian Menargetkan 4 Persen Populasi Masyarakat untuk Berwirausaha

berwirausaha

“Indonesia membutuhkan setidaknya empat juta wirausahawan baru untuk mendorong upaya memperkuat struktur ekonomi, karena rasio wirausaha di Negara ini masih 3,1 persen dari total populasi masyarakat” Kementerian Perindustrian menargetkan empat persen dari total populasi masyarakat Indonesia untuk berwirausaha pada tahun 2030 sejalan dengan target pemerintah untuk mengubah Indonesia menjadi negara maju. “Kami mengejar pertumbuhan wirausaha yang lebih dari sekarang, karena kami mengincar empat persen dari total populasi masyarakat untuk berwirausaha,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka dari Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, di Tangerang Banten, pada hari Selasa.   Baca Juga : OTG Covid-19 Alami Kenaikan di Jakarta   Ia mengingatkan bahwa wirausahawan di Indonesia...

Continue reading

UU Ketenagakerjaan: Sejarah & Perkembangannya di indonesia

undang-undang ketenagakerjaan

UU Ketenagakerjaan UU (Undang-undang) ketenagakerjaan merupakan peraturan yang mengatur berbagai hal terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ketenagakerjaan yang kini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) di mana peraturan ini memuat: Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja; Pelatihan Kerja; Pelayanan penempatan tenaga kerja; Penggunaan tenaga kerja asing; Pembinaan hubungan industrial; Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial; Perlindungan bagi Pekerja, termasuk hak-hak dasarnya; dan Pengawasan ketenagakerjaan.   Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia tak lepas dari sejarah Perbudakan di negeri ini...

Continue reading

OTG COVID-19 Mengalami Kenaikan di Jakarta

OTG COVID-19

OTG COVID-19 adalah salah satu masalah lain yang didahapi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas COVID-19). Dilaporkan bahwa jumlah orang  yang tidak menunjukkan gejala infeksi coronavirus atau orang tanpa gejala (OTG) terus meningkat, mencapai lebih 1.546 hingga saat ini. "Ada 1.546 pembawa tanpa gejala (Orang Tanpa Gejala/OTG),” kata anggota Gugus Tugas COVID-19 Ani Ruspitawati melalui konferensi pers online di Balai Kota, Selasa, 5 Mei. Angka tersebut meningkat selama beberapa hari terakhir. Per hari Minggu, 3 Mei, jumlah silent carrier virus tersebut berjumlah 1.347 orang dan tercatat 1.544 orang pada hari Senin. Diperkirakan jumlah OTG COVID-19 akan terus meningkat.  Menurut Ketua...

Continue reading

Penjelasan Pasal 1320 KUHPerdata, 1266 dan 1267 dalam Aspek Hukum Perdata

pasal 1230 kuhperdata

Dalam setiap kegiatan yang bersifat kesepakatan, tentunya ada perjanjian yang telah dibuat. Baik itu dalam berbisnis, maupun dalam perihal tertentu atau khusus. Pasal 1320, 1266 dan 1267 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang syarat sah suatu perjanjian dan pengesampingan pasal dalam terjadinya wanprestasi. Simak penjelasan singkatnya dalam artikel yang satu ini!   Pasal 1320 KUHPerdata Dalam penjelasan Pasal 1230 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat ditemukan syarat sah nya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui sebagai berikut: Empat syarat sah nya suatu perjanjian meliputi: Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak Kecakapan dalam membuat suatu perikatan Suatu pokok persoalan tertentu Suatu sebab yang...

Continue reading

Arab Saudi 3 Kali Lipatkan PPN Dukung Ekonomi yang Terimbas Virus Corona

arab saudi

Arab Saudi melipatgandakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai bagian dari langkah-langkah penghematan untuk mendukung ekonominya yang terkena virus korona. Pemerintah di Riyadh juga mengatakan akan menangguhkan biaya hidup untuk menopang keuangan negara. Negara kaya akan sumber minyak itu melihat pendapatannya anjlok karena dampak pandemi itu telah menurunkan harga energi global. Kerajaan pertama kali memperkenalkan PPN dua tahun lalu sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungannya pada pasar minyak mentah dunia.   Baca Juga: Trump Siap Membuka Kembali Ekonomi Walau Korban COVID-19 Melonjak   Kantor berita negara Arab Saudi mengatakan PPN akan meningkat dari 5% menjadi 15% pada 1 Juli, sementara biaya tunjangan hidup akan ditangguhkan dari 1 Juni. Tunjangan...

Continue reading

PKWTT dan PKWT: Pengertian dan Perbedaannya

pkwtt

PKWTT dan PKWT adalah jenis kontrak kerja karyawan dan perusahaan. Pada umumnya kontrak kerja karyawan di Indonesia cukup beragam, baik itu dibuat secara lisan/tulisan antara karyawan dan pemberi kerja, dalam waktu tertentu maupun tidak tertentu. Dalam pembuatan kontrak kerja karyawan juga pasti dicantumkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa perjanjian kerja adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh kedua belah pihak, baik itu pekerja maupun perusahaan yang memberikan lapangan kerja. Bagaimana cara membedakan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)? Simak penjelasannya dalam artikel yang satu...

Continue reading

Jangan Asal Sembarangan! Cek Resiko Melakukan Konsiliasi

konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik. Konflik sendiri adalah  hal yang sudah tidak asing lagi dalam suatu perusahaan. Antara pengusaha, serikat pekerja ataupun keduanya dapat mengalami suatu konflik yang didasari suatu kepentingan. Seperti contoh dalam hal pemutusan kerja atau hal lain yang didasari oleh kepentingan masing-masing pihak yang berselisih atau bersengketa. Apa itu konsiliasi? Adakah dasar hukum mengenai cara ini? Resiko apa yang akan Anda dapatkan apabila menggunakan cara penyelesaian sengketa? Temukan jawabannya dalam artikel yang satu ini!   Pengertian Konsiliasi Konsiliasi adalah salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja maupun perselisihan yang dikarenakan...

Continue reading

Peran BPSK dalam Perlindungan Konsumen

BPSK

Apa itu BPSK ? BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah lembaga yang diperuntukan untuk membantu para konsumen maupun pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa. Apabila Anda melakukan transaksi jual beli tentunya ada beberapa hal yang dapat terjadi diluar kendali.  Sebagai contoh, apa yang anda dapat lakukan apabila sebagai konsumen Anda tidak mendapatkan hak dari barang atau produk yang dibeli? Artikel ini akan membahas tentang bagaimana kedudukan lembaga BPSK dalam perlindungan konsumen serta apa saja dasar hukum yang melatarbelakanginya.   Latar Belakang Pendirian BPSK merupakan lembaga non-struktural yang berada di seluruh wilayah kota maupun kabupaten, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha...

Continue reading
WhatsApp chat