02 Desember

Sticky

Mau Daftarkan Merek Dagang? Berikut Tips Agar Merek Diterima

Merek dagang merupakan salah satu intangible assets yang dimiliki oleh perusahaan. Aset ini tergolong sangat penting karena merupakan sebuah bentuk permainan psikologi untuk mengasosiasikan nama dengan sebuah barang. Namun saat daftar merek dagang kepada pihak berwenang terkadang merek dagang tersebut ditolak. Syarat-Syarat Mendaftarkan Merek Dagang Syarat daftar merek dagang sebenarnya cukup mudah. Merek dagang yang sudah memenuhi syarat didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia atau Dirjen KI. Berikut syarat daftar merek dagang yang harus dipenuhi: Formulir pendaftaran merek dagang. Formulir ini bisa didapatkan secara daring di halaman Syarat daftar merek dagang selanjutnya adalah Kartu identitas diri pemohon (e-KTP atau paspor) Akta...

13 Oktober

0 Comments

Sticky

Peraturan Perusahaan : Pengertian, Isi dan Tahapannya

Posted by Admin DSLA

in labor law

Berbicara mengenai perusahaan, tempat ini merupakan miniatur kegiatan bermasyarakat. Dalam perusahaan banyak sekali jenis-jenis karakter sifat karyawan. Perlu adanya suatu alat untuk menyelaraskan kehidupan perkantoran. Alat tersebut dinamakan peraturan perusahaan. Tentang Peraturan Perusahaan Berdasarkan karakteristiknya karyawan memiliki banyak sekali perbedaan. Kadang ada yang memiliki sifat keras, rajin, perbedaan kultur dan budaya. Semua itu bisa diakomodasi dengan pembuatan peraturan perusahaan. Umumnya peraturan perusahaan yang dimiliki akan perbedaan satu dengan lainnya. Tentu saja hal ini berkaitan erat dengan tempat perusahaan berdiri atau dikarenakan perbedaan tujuan perusahaan. Sebut saja aturan di perusahaan sawit bagian lapangan. Perusahan menganjurkan karyawannya berpakaian senyamannya karena berkaitan dengan proses panen. Perbedaan akan...

12 Juni

0 Comments

Sticky

Peraturan dan Syarat Mendapatkan Pesangon di Indonesia

Posted by Admin DSLA

in labor law

Pengertian Dasar Pesangon adalah sejumlah dana yang diberikan kepada karyawan ketika berakhirnya masa kerja atau pemutusan kerja. Uang tersebut merupakan penghargaan dari pemberi kerja atas masa bakti karyawan maupun penggantian hak. Selain itu, uang ini juga merupakan salah satu kompensasi yang wajib diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Pada umumnya, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan apabila adanya pengunduran diri dari karyawan maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karena apabila kondisi usaha atau bisnis yang tidak menentu, dapat membuat sebuah perusahaan mengambil langkah yang cukup ekstrim. Lalu apa yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pesangon? Ketahui lebih jauh peraturan, jenis dan persyaratan dalam artikel yang satu ini! Peraturan Pesangon Mengenai...

10 Juni

0 Comments

Sticky

UU Ketenagakerjaan: Sejarah & Perkembangannya di indonesia

Posted by Admin DSLA

in Article, labor law

UU Ketenagakerjaan UU (Undang-undang) ketenagakerjaan merupakan peraturan yang mengatur berbagai hal terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ketenagakerjaan yang kini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) di mana peraturan ini memuat: Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja; Pelatihan Kerja; Pelayanan penempatan tenaga kerja; Penggunaan tenaga kerja asing; Pembinaan hubungan industrial; Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial; Perlindungan bagi Pekerja, termasuk hak-hak dasarnya; dan Pengawasan ketenagakerjaan. Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia tak lepas dari sejarah Perbudakan di negeri ini...

02 Juni

0 Comments

Sticky

PKWTT dan PKWT: Pengertian dan Perbedaannya

Posted by Admin DSLA

in Article, labor law

PKWTT dan PKWT adalah jenis kontrak kerja karyawan dan perusahaan. Pada umumnya kontrak kerja karyawan di Indonesia cukup beragam, baik itu dibuat secara lisan/tulisan antara karyawan dan pemberi kerja, dalam waktu tertentu maupun tidak tertentu. Dalam pembuatan kontrak kerja karyawan juga pasti dicantumkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa perjanjian kerja adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh kedua belah pihak, baik itu pekerja maupun perusahaan yang memberikan lapangan kerja. Bagaimana cara membedakan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)? Simak penjelasannya dalam artikel yang satu...

27 Mei

0 Comments

Sticky

Mengenal Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)

Posted by Admin DSLA

in Article, labor law

UUPT merupakan sanksi yang didapat perusahaan karena adanya pelanggaran terhadap suatu peraturan atau perjanjian. Suatu badan hukum seperti perseroan terbatas juga dapat dikenakan sanksi apabila adanya tindak perbuatan melawan hukum. Apa itu perseroan terbatas? Apa sanksi yang dapat dikenakan apabila adanya pelanggaran terhadap UUPT oleh PT (Perseroan Terbatas)? Artikel dibawah ini akan membahas secara singkat tentang UUPT, dasar hukum UUPT dan bagaimana sanksi atas pelanggaran UUPT. Pengertian Perseroan Terbatas Perseroan terbatas adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum dan di sah kan oleh Undang-Undang. Sebuah perseroan terbatas berbadan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar terhindar dari sanksi hukum yang juga...

14 Mei

0 Comments

Sticky

Hak Cuti Karyawan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

Posted by Admin DSLA

in Article, labor law

Apa saja jenis-jenis cuti menurut Undang-Undang? Berapa jangka waktu setiap jenisnya? Apa peraturan dan sanksi yang mengatur ? Berikut adalah sedikit penjelasan singkat mengenai hak libur karyawan ini yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengertian Cuti Cuti adalah suatu hak bagi karyawan, dapat diartikan sebagai ketidakhadiran sementara atau tertentu beserta keterangan dari pihak yang bersangkutan. Selain itu, pengambilan libur sejenak juga bertujuan untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani bagi para karyawan. Dijelaskan dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa sebuah perusahaan wajib memberikannya bagi karyawan tanpa pengurangan atau pemotongan gaji. Baca Juga: Peran UU Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja Cuti Menurut UU Ketenagakerjaan Pemahaman...

12 Mei

0 Comments

Sticky

Peran UU Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja

Posted by Admin DSLA

in Article, labor law

Perlindungan terhadap tenaga kerja adalah hal yang paling utama dalam ketenagakerjaan. Langkah awal dari sebuah perjanjian kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan pemberi tenaga kerja, pelaksanaan hak dan kewajipan pun menjadi titik tumpu dalam hal ini. Mengapa hal perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi begitu penting? Apakah UU Ketenagakerjaan mengatur tentang hal tersebut? Simak ulasan singkat dalam artikel yang satu ini! Pengertian Perlindungan Tenaga Kerja Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa dan dapat berguna untuk umum maupun dirinya sendiri. Ketenagakerjaan atau tenaga kerja juga bagian dari faktor produksi, oleh sebab itu peran tenaga kerja menjadi penting dalam...

15 April

0 Comments

Sticky

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat

Posted by Admin DSLA

in Article, labor law

Dengan adanya perubahan global yang semakin mendunia, pemerintahan Indonesia menganggap perlu adanya tanggapan yang cepat dan tepat. Hal ini dilakukan tanpa adanya reformasi kebijakan yang dianggap dapat membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diawali dari visi Presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, diharapkan dapat merubah struktur ekonomi yang akhirnya mampu membuat perubahan terhadap semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan melalui sebagai berikut: Penciptaan Lapangan Kerja; Peningkatan Investasi; dan Peningkatan Produktivitas. Pengertian Omnibus Law Omnibus Law sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti...

10 Maret

0 Comments

Sticky

Surat Perjanjian Kerja: Bagaimana Cara Membuatnya?

Posted by Admin DSLA

in Article, labor law

Pengertian Perjanjian Kerja Perjanjian kerja merupakan suatu kebutuhan dasar yang menjadi kitab suci antara pekerja dengan pihak yang mempekerjakan agar terjalin hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan kerja. Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan menurut Pasal 1601 a KHU Perdata "Perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa perjanjian kerja adalah hal yang...