8:00 - 17:00

Jam Buka Kami Sen. - Jum.

+62 21 - 57945411

Nomor Telepon dan Fax

Search

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat

omnibus law

Dengan adanya perubahan global yang semakin mendunia, pemerintahan Indonesia menganggap perlu adanya tanggapan yang cepat dan tepat. Hal ini dilakukan tanpa adanya reformasi kebijakan yang dianggap dapat membuat pertumbuhan ekonomi melambat.  Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diawali dari visi Presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, diharapkan dapat merubah struktur ekonomi yang akhirnya mampu membuat perubahan terhadap semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan melalui sebagai berikut: Penciptaan Lapangan Kerja; Peningkatan Investasi; dan Peningkatan Produktivitas.   Pengertian Omnibus Law  Omnibus Law sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti...

Continue reading

Cyber Law: Pengertian dan Tujuan Cyber Law di Indonesia

cyber law

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan Cyber Crime atau kejahatan melalui jaringan Internet.  Munculnya beberapa kasus Cyber Crime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya e-mail, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer.   Baca Juga: Cara Mengurus Hak Cipta Secara Online   Pengertian Cyber Law Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal...

Continue reading

4 Dokumen AMDAL yang Wajib Diketahui

dokumen amdal

AMDAL adalah suatu dokumen lingkungan yang cukup populer pada saat ini, terutama terkait pengaturan RUU (Omnibus Law) Cipta Kerja yang menganulir peran AMDAL dalam persyaratan perizinan. Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu apakah AMDAL tersebut. AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang merupakan suatu DOKUMEN KAJIAN STUDI KELAYAKAN untuk memastikan dampak lingkungan dari suatu tahapan pengembangan proyek sebagai bahan pertimbangan untuk pembuat keputusan dalam penerbitan suatu Izin Usaha. Dokumen lingkungan dalam tataran pelaku usaha sesungguhnya ada dua yaitu Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan AMDAL. Kedua bentuk dokumen lingkungan tersebut sejak tahun 2009 melalui Undang-Undang...

Continue reading

Hukum Lingkungan dan Penegakannya di Indonesia

hukum lingkungan

Pengertian Hukum Lingkungan Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia baik sesama manusia dan  dengan lingkungan akan memberikan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dirancang sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Hukum lingkungan mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut. Daud Silalahi sebagai founder dari Firma ini merupakan tokoh hukum lingkungan Indonesia yang menyadari pentingnya 3 pilar hukum lingkungan untuk dijaga yaitu pilar ekonomi, lingkungan hidup dan sosial-masyarakat, dimana kolaborasi yang ideal diantara ketiganya melahirkan konsep Pembangunan Berkelanjutan –...

Continue reading

Cara Mengurus Hak Cipta Secara Online

cara mengurus hak cipta

Tentang Pendaftaran Hak Cipta Di era modern setiap orang yang menghasilkan suatu karya memiliki hak ekonomis dan hak moral atas karya yang dihasilkannya melalui suatu perlindungan hukum yang dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual. Khusus untuk hak atas kekayaan intelektual yang lahir dari suatu karya yang diciptakan, pada prinsipnya Hukum telah memberikan perlindungan kepada Pencipta atas karyanya yang telah dipublikasikan, namun mengingat suatu proses publikasi masih membuka ruang perdebatan siapa yang paling berhak apabila ada pihak lain yang juga mempublikasi ciptaan yang sejenis sehingga membuka ruang untuk terjadinya perselisihan hukum. Untuk itu diperlukan upaya pendaftaran Hak Cipta dengan melakukan pendaftaran ke Direktorat...

Continue reading

Arbitrase: Pengertian, Prosedur & Peraturan yang berlaku

arbitrase

Pengertian Arbitrase Abritase adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum. Sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para para pihak yang bersengketa.    Prosedur Arbitrase Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase, dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa (yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa). Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase. Di Indonesia terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu...

Continue reading

Surat Perjanjian Kerja: Bagaimana Cara Membuatnya?

surat perjanjian kerja

Pengertian Perjanjian Kerja Perjanjian kerja merupakan suatu kebutuhan dasar yang menjadi kitab suci antara pekerja dengan pihak yang mempekerjakan agar terjalin hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan kerja. Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan menurut Pasal 1601 a KHU Perdata "Perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa perjanjian kerja adalah hal yang...

Continue reading

Outsourcing di Indonesia & Perlindungan Hukumnya

outsourcing Indonesia

Pengertian Alih Daya (Outsourcing) Jika menggunakan istilah Alih Daya mungkin tidak semua orang pernah mendengar istilah ini, namun jika menggunakan istilah Outsourcing maka dengan mudah terlintas suatu istilah yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja dari pihak lain dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.  Secara sederhana, outsourcing dimaknai sebagai tenaga kerja yang berasal dari luar perusahaan atau pihak ketiga untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dan spesifik pada perusahaan lainnya. Sehingga suatu perusahaan outsourcing merupakan suatu perusahaan yang menyediakan tenaga kerja tertentu bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga outsourcing. Dalam artikel kali ini akan dibahas penjelasan secara umum tentang sistem outsourcing yang terjadi di Indonesia dan peraturan apa saja...

Continue reading

Peran Pendidikan Tinggi dalam Mendorong Aksi Iklim di Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (“MENA”)

peran pendidikan tinggi di Timur Tengah dan Afrika Utara

Ketika para sarjana hukum internasional terkemuka mengadakan pertemuan di Settat, Maroko untuk konferensi Cendekiawan Hukum Lingkungan Timur Tengah dan Afrika Utara 2019, yang diselenggarakan oleh College of Law, Hassan the First University, Settat, Maroko, pada bulan Desember 2019, mereka menentukan bagaimana hukum sekolah dan universitas di wilayah MENA dapat mendorong aksi iklim melalui pengajaran inovatif. Konferensi tersebut, disponsori oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”), dan diselenggarakan oleh College of Law, Hassan First University, Settat, Maroko, diselenggarakan dalam kemitraan strategis dengan College of Law, Hamad Bin Khalifa University (“HBKU”), Doha, Qatar; Laboratorium untuk Penelitian tentang Transisi Demokratis Komparatif, Maroko; dan LexisNexis Timur...

Continue reading

Perizinan Migas: Regulasi & Prosedurnya di Indonesia

perizinan migas

Sekilas Mengenai Perizinan dan Migas Perizinan adalah suatu proses pemberian legalitas secara administrasi yang digunakan sebagai dasar kegiatan usaha, dalam hal ini pada sektor Minyak dan Gas Bumi. (Migas). Peran Migas di Indonesia cukup penting karena menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Nasional sejak awal kemerdekaan.  Industri migas sendiri memiliki kegiatan usaha hilir yang bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.  Apa saja hal yang perlu dilakukan dalam melakukan suatu proses perizinan? Simak dalam artikel berikut ini!   Regulasi Perizinan Migas Pada tanggal 11 Desember 2018 yang lalu Menteri ESDM Ignasius Jonan menetapkan perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang...

Continue reading
WhatsApp chat