8:00 - 17:00

Jam Buka Kami Sen. - Jum.

+62 21 - 57945411

Nomor Telepon dan Fax

Search

Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen

Dalam setiap perusahaan, kepercayaan konsumen adalah hal yang menjadi prioritas utama. UU Perlindungan Konsumen adalah salah satu hal penting yang wajib diketahui, mengapa? Agar dikemudian hari kita tidak akan tertipu atau merasa dirugikan dengan suatu barang atau hal yang dibeli lalu dikonsumsi.  Apa saja hak bagi konsumen? Apakah ada peraturan untuk melindungi konsumen? Berikut adalah penjelasan singkat tentang peraturan serta perlindungan konsumen yang wajib dipahami.   Pengertian Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen (Sidobalok 2014:39). Hal...

Continue reading

Mengenal Serba Serbi UU Arbitrase dan Arbitrase di Indonesia

UU Arbitrase

UU Arbitrase adalah salah satu peraturan yang digunakan untuk proses arbitrase, sebagai salah satu cara yang digunakan pada umumnya terkait dengan hal sengketa. Tidak semua acara perdata yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. Namun, hal ini biasanya digunakan pada sengketa bisnis dan perdagangan. Bagaimana cara implementasi arbitrase? Simak mengenai pengertian, peraturan serta jenis arbitrase dalam artikel yang satu ini!   Latar Belakang Arbitrase Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase). Arbitrase juga dapat dijadikan...

Continue reading

Pengertian Pro Bono dan Pro Deo

Pro Bono

Terdapat banyak sekali istilah dalam hukum yang biasanya tak selalu dimengerti oleh orang awam. Salah satunya adalah tentang Pro Bono dan Pro Deo. Meskipun sekilas mirip, arti kedua istilah tersebut sangat berbeda. Apa perbedaannya?    Pengertian Pro Bono Pro Bono berasal dari bahasa latin yang berarti demi kebaikan publik atau  pemberian cuma-cuma terhadap suatu layanan atau jasa kepada orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan disini adalah masyarakat miskin, organisasi non profit, dan komunikasi warga yang membutuhkan konsultasi hukum. Melalui Pro Bono, Advokat akan memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan secara cuma-cuma tanpa biaya atau uang imbalan.    Kegiatan dalam Pro Bono Advokat tidak hanya melakukan pendampingan...

Continue reading

Cicilan & Sederet Kredit Ditangguhkan Karena COVID-19

cicilan

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia   24 March 2020 13:28 Sources: https://www.cnbcindonesia.com/market/20200324131204-17-147248/cicilan-sederet-kredit-ditangguhkan-jokowi-ini-aturannya Cicilan tetap berjalan ketika dampak wabah virus Corona meluas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyediakan berbagai fasilitas untuk sejumlah sektor bisnis dan masyarakat yang terkena dampak wabah virus Corona (Covid-19). Kemudahan cicilan ini diberikan oleh Kepala Negara setelah mendengar berbagai keluhan dari pelaku usaha, mulai dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga tukang ojek dan pengemudi taksi. Sebelumnya, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memberikan konsesi kepada debitur perbankan. "Keluhan yang saya dengar dari tukang ojek, pengemudi taksi, yang berjasa dengan sepeda motor atau mobil atau nelayan yang berhutang," kata Jokowi saat...

Continue reading

Kerusakan Hutan di Indonesia dan Tinjauan Hukumnya

kerusakan hutan

Indonesia kaya akan hutan yang menyimpan berbagai macam flora dan fauna. Menurut WWF Indonesia, keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 12 persen spesies mamalia dunia, 7,3 persen spesies reptil dan amfibi, serta 17 persen spesies burung dari seluruh dunia. Spesies tersebut belum termasuk spesies yang belum ditemukan. Bahkan Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Sayangnya, hutan Indonesia tidak selalu berkembang dalam keadaan baik. Kerusakan hutan menjadi isu yang selalu muncul setiap tahun.    Tinjauan Dasar Hukum Tentang Kerusakan Hutan di Indonesia Hukum berkaitan langsung untuk menjerat pelaku perusakan hutan di Indonesia adalah UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan...

Continue reading

Fenomena Perusahaan Pailit di Indonesia

perusahaan pailit

Pailit berasal dari bahasa Belanda, failliet yang artinya macet dalam melakukan pembayaran. Kata pailit terdengar cukup menyeramkan bagi pemilik usaha. Pailit dapat diartikan bangkrut. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepailitan adalah kondisi dimana suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya kepada si piutang.  Istilah pailit sering dikira serupa dengan bangkrut. Perusahaan dinyatakan bangkrut apabila memiliki kondisi keuangan yang tak sehat dan akhirnya mengalami kerugian yang sangat besar. Karena tak mampu untuk menutupi kerugian, perusahaan yang bangkrut biasanya akan menutup usaha mereka.    Baca Juga:  Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja   Sementara itu, perusahaan dinyatakan pailit apabila tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran utang...

Continue reading

UU ITE: Pasal-pasal dan Mereka yang Terjerat

uu ite

Dewasa ini, terdapat beberapa hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan suatu individu dalam masyarakat. Salah satu dari beberapa hal tersebut adalah teknologi informasi. Teknologi informasi atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai information technology adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan/atau menyebarkan informasi.  Individu-individu yang hidup di masyarakat pada umumnya sangat dependen pada teknologi informasi dalam kesehariannya.  Sebagai contoh, tidak banyak orang yang dapat melalui kesehariannya tanpa memegang ponsel. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi  informasi sudah menjadi suatu hal yang vital dalam kehidupan manusia.  Semakin besar pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin...

Continue reading

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat

omnibus law

Dengan adanya perubahan global yang semakin mendunia, pemerintahan Indonesia menganggap perlu adanya tanggapan yang cepat dan tepat. Hal ini dilakukan tanpa adanya reformasi kebijakan yang dianggap dapat membuat pertumbuhan ekonomi melambat.  Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diawali dari visi Presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, diharapkan dapat merubah struktur ekonomi yang akhirnya mampu membuat perubahan terhadap semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan melalui sebagai berikut: Penciptaan Lapangan Kerja; Peningkatan Investasi; dan Peningkatan Produktivitas.   Pengertian Omnibus Law  Omnibus Law sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti...

Continue reading

Cyber Law: Pengertian dan Tujuan Cyber Law di Indonesia

cyber law

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan Cyber Crime atau kejahatan melalui jaringan Internet.  Munculnya beberapa kasus Cyber Crime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya e-mail, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer.   Baca Juga: Cara Mengurus Hak Cipta Secara Online   Pengertian Cyber Law Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal...

Continue reading

4 Dokumen AMDAL yang Wajib Diketahui

dokumen amdal

AMDAL adalah suatu dokumen lingkungan yang cukup populer pada saat ini, terutama terkait pengaturan RUU (Omnibus Law) Cipta Kerja yang menganulir peran AMDAL dalam persyaratan perizinan. Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu apakah AMDAL tersebut. AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang merupakan suatu DOKUMEN KAJIAN STUDI KELAYAKAN untuk memastikan dampak lingkungan dari suatu tahapan pengembangan proyek sebagai bahan pertimbangan untuk pembuat keputusan dalam penerbitan suatu Izin Usaha. Dokumen lingkungan dalam tataran pelaku usaha sesungguhnya ada dua yaitu Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan AMDAL. Kedua bentuk dokumen lingkungan tersebut sejak tahun 2009 melalui Undang-Undang...

Continue reading
WhatsApp chat